Definisi Surat Keputusan
Baca cepat Buka
Dekrit/dekrit berasal dari bahasa latin decernere yang artinya menyelesaikan, memutuskan atau menentukan. Dekrit adalah perintah kepala negara atau pemerintahan dan mempunyai kekuatan hukum. (en. Wikipedia.org). Ordonansi biasanya dikeluarkan dalam keadaan darurat tanpa status hukum yang jelas. Tujuan dari dekrit tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Latar belakang keputusan presiden
Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, dilatarbelakangi oleh tidak adanya badan konstituen
untuk mengadopsi konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi sementara tahun 1950, hasil dari usulan konstitusi tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, kelompok masyarakat yang berpikir untuk kembali ke UUD 1945 semakin kuat. Menanggapi Kondoso tersebut, Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, kemudian di hadapan Kongres Konstituante pada tanggal 22 April 1959 memberikan nasehat mengusulkan kembalinya UUD 1945. Pada tanggal 30 Mei 1959, Majelis Konstituante mengadakan pemungutan suara.
Berikut isi latar belakang Perpres tersebut yang berbunyi sebagai berikut:
Ketiadaan pemilih dalam kekosongan konstitusi, sehingga Indonesia ditarik ke jurang perpecahan oleh batalnya pemilih.
Indonesia tidak memiliki landasan prinsip yang kokoh.
Kondisi politik menjadi semakin kacau dan inferior.
Konsistensi nasional terhambat oleh efek perselisihan antar partai politik.
Banyak partai di Kongres yang tidak setuju dan selalu berusaha melegalkan segala cara untuk mencapai tujuan partai politiknya.
UUD, pelaksanaan pemerintahan, belum membuahkan hasil, sedangkan UUD Sementara 1950 dengan bentuk pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Perlawanan berkelanjutan yang mengarah pada tindakan otonom.
Isi Keputusan Presiden
Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 berbunyi sebagai berikut:
Baca lebih lanjut: Teks Anekdot
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Tujuan dari keputusan presiden
Tujuan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah untuk mengatasi problematika bangsa Indonesia yang semakin tidak teratur dan untuk melindungi negara.
Efek dari prosedur keputusan presiden
Di bawah ini adalah 2 efek dari Perpres tersebut, sebagai berikut:
1. Efek positif
Penyerahan instruksi khusus, yaitu UUD 1945 untuk kelangsungan hidup negara di masa depan.
Melindungi negara dari konflik dan ketegangan politik yang sedang berlangsung.
Pembukaan pembentukan badan tertinggi negara yaitu MPRS (Majelis Permusyawaratan Sementara) dan DPAS (Sistem Prioritas dan Alokasi Pertahanan) yang dibentuk pada era demokrasi parlementer.
2. Efek negatif
Penyerahan kedaulatan besar kepada Presiden, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan juga organ negara tertinggi.
Mengungkapkan harapan bahwa militer akan berpartisipasi dalam politik.
Undang-Undang Dasar 1945 tampak tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, karena Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi asas ketatanegaraan bagi penyelenggaraan pemerintahan, kini hanya menjadi slogan.
Alasan dikeluarkannya keputusan presiden
Di bawah ini adalah beberapa alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yaitu:
Konstitusi yang dilaksanakan oleh pemerintah negara bagian tidak berhasil disusun, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi bebas dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Kegagalan pemilu untuk mengesahkan konstitusi membawa Indonesia ke jurang kehancuran karena Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kokoh.
Situasi politik kacau dan terus memburuk.
Munculnya serangkaian pemberontakan di tanah air yang semakin serius bahkan mengarah pada gerakan separatisme.
Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
Benar, jumlah partai di parlemen berbeda satu sama lain, sementara itu sangat sulit.
Setiap partai politik selalu berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan partai.
Efek Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 mendapat dukungan rakyat. Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan SK tersebut. Mahkamah Agung menguatkan keputusan tersebut. DPR menyatakan diri dalam rapat
Lihat Juga :
https://www.jpnn.com/news/mengenal-winning-eleven-gim-olahraga-paling-populer
https://www.wartaekonomi.co.id/read349487/bosan-main-game-itu-itu-aja-cobain-nih-mini-militia-god-mod-apk-unlimited-nitro-dan-ammo-2021
https://www.beritasatu.com/nasional/123845/ini-contoh-teks-prosedural-protokol-sederhana-kompleks
https://www.suara.com/bisnis/2021/07/08/092216/pentingnya-mengenal-dan-mempelajari-jenis-teks-prosedur
https://www.tabloidbintang.com/film-tv-musik/kabar/read/161461/keunggulan-dan-kurangnya-wa-web-sebagai-fitur-whatsapp
https://ayobandung.com/read/2021/07/08/250265/tahapan-mudah-penggunaan-wa-web
https://www.solopos.com/pengertian-teks-eksplanasi-adalah-ciri-struktur-kaidah-contoh-1137977
https://www.gamegim.com/
https://majalahkartini.co.id/
https://1news.id/
https://kebangkitan-nasional.or.id/